Pemkot Jambi Usulkan Formasi CPNS 2026, Tunggu Persetujuan Pemerintah Pusat

TAJOM.ID, KOTA JAMBI – Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) telah mengusulkan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026. Namun, hingga kini, kepastian pembukaan seleksi masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, mengatakan usulan formasi tersebut telah disampaikan kepada kementerian terkait, sesuai dengan kebutuhan riil di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
“Ajuan sudah kami sampaikan, namun pelaksanaannya tetap menunggu keputusan dari kementerian,” ujar Rizalul, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, usulan formasi difokuskan pada bidang operasional yang masih kekurangan tenaga aparatur sipil negara (ASN), guna menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.
Menurutnya, pada penerimaan CPNS terakhir tahun 2024, jumlah formasi yang diperoleh relatif terbatas. Dari total peserta yang lulus, sebanyak 44 orang dinyatakan berhasil, namun satu orang mengundurkan diri sehingga hanya 43 orang yang dilantik.
Di sisi lain, kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Pada tahun ini, tercatat lebih dari 240 ASN akan memasuki masa purnabakti.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan pegawai baru menjadi cukup mendesak. Namun demikian, pemerintah pusat masih menerapkan kebijakan zero growth dalam pengadaan ASN, yakni jumlah formasi yang diusulkan harus menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun.
“Artinya, jumlah yang kami ajukan disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun. Tidak ada penambahan di luar itu,” jelasnya.
Selain pengusulan formasi CPNS, BKPSDMD Kota Jambi juga tengah mempersiapkan pengisian sejumlah jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah melalui mekanisme seleksi terbuka.
Salah satu agenda yang direncanakan adalah lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) serta sejumlah pejabat eselon II. Namun, proses tersebut masih menunggu waktu yang tepat, termasuk menyesuaikan dengan masa pensiun pejabat yang saat ini menjabat.
Rizalul menegaskan, seluruh proses pengisian jabatan akan dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku, guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan profesional dan transparan.
Ia menambahkan, kebijakan pengadaan ASN saat ini tetap mengacu pada prioritas nasional, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis yang mendukung pelayanan publik.