KOTA JAMBI, 22 Oktober 2026 — Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Fahrul Ilmi, S.Pd., M.Pd., mendorong Pemerintah Kota Jambi untuk mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan guru yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan di tengah tingginya angka gangguan kesehatan yang dilaporkan akibat dampak karhutla. Berdasarkan data Posko Satgas BPBD Kota Jambi periode 12–15 Oktober 2026, tercatat 11.795 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 1.405 kasus diare, dan 528 kasus konjungtivitis.
Melihat kondisi tersebut, Fahrul Ilmi mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan langkah antisipatif melalui penerapan WFH bagi ASN dan guru yang pekerjaannya memungkinkan dilakukan dari rumah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan sekaligus menekan risiko paparan kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan.
Meski demikian, penerapan WFH perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan masing-masing instansi. Pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap berjalan, sementara pekerjaan yang memungkinkan dilakukan secara daring dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan dari rumah.
Dorongan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam merespons kondisi kabut asap yang semakin pekat. Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian utama, tanpa mengesampingkan keberlangsungan pelayanan pemerintahan.
Melalui usulan ini, Fahrul Ilmi menyoroti pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah daerah agar aktivitas kerja tetap berjalan, sekaligus memperhatikan keselamatan dan kesehatan ASN, guru, serta masyarakat di tengah dampak karhutla.
