Oleh : Irsyad Nurbadri Thalib
TAJOM.ID – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Jambi belakangan ini bukan hanya sekadar persoalan lingkungan.
Dampak bencana tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat Jambi, mulai dari kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari hingga ancaman terhadap kesehatan. Dalam situasi seperti ini, barang tentu masyarakat berharap agar Pemerintah Provinsi Jambi hadir dan mengambil langkah nyata untuk menangani persoalan yang terjadi.
Namun, di tengah keresahan masyarakat Jambi, muncul pertanyaan mengenai kehadiran seorang pemimpin. Ketika mahasiswa dan masyarakat berulang kali turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan, di manakah Gubernur Jambi, Al Haris? Mengapa masyarakat Jambi yang datang langsung ke kantor pemerintahan justru tidak mendapat kesempatan sekalipun untuk berdialog secara langsung dengan Gubernurnya?
Pertanyaan seperti ini tentu tak muncul tanpa alasan. Sejumlah aksi demonstrasi telah dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Jambi untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menangani persoalan karhutla di Jambi. Mereka datang membawa tuntutan, kritik, dan harapan agar pemerintah Provinsi Jambi memberikan penjelasan mengenai langkah penanganan yang telah maupun akan dilakukan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketika Gubernur Al Haris berkomunikasi dengan massa aksi melalui sambungan video call yang disambungkan oleh perwakilan Pemprov Jambi. Dalam komunikasi tersebut, gubernur menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di luar daerah untuk menjalankan tugas dan menjanjikan pertemuan pada waktu berikutnya. Tapi faktanya, ketika mahasiswa kembali datang untuk menindaklanjuti janji tersebut, kehadiran Gubernur Jambi tersebut tetap menjadi persoalan yang dipertanyakan.
Tentu, kita sebagai masyarakat perlu memahami bahwa seorang gubernur memiliki agenda pemerintahan dan tanggung jawab lain yang harus dijalankan. Namun, persoalannya bukan semata-mata tentang video call atau siapa yang menemui massa aksi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Gubernur Jambi, menunjukkan kesediaannya untuk mendengar dan mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan masyarakat Jambi.
Menurut saya, ketika persoalan yang dihadapi masyarakat menyangkut kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sehari-hari, komunikasi semacam video call tidak seharusnya mengganti dialog secara langsung, terutama ketika masyarakat sudah berulang kali meminta kesempatan untuk bertemu dengan gubernur.
Di sinilah persoalan etika seorang pemimpin perlu dipertanyakan. Kepemimpinan bukan hanya tentang kewenangan untuk membuat keputusan, tetapi juga kesediaan menerima kritik serta tanggung jawab atas persoalan yang terjadi di wilayah kepemimpinannya. Seorang gubernur tidak hanya dituntut hadir ketika meresmikan pembangunan, atau menghadiri acara seremonial. Akan tetapi juga harus bersedia hadir ketika masyarakat datang membawa kekecewaan dan mempertanyakan kinerja pemerintahannya.
Dalam konteks ini, etika tanggung jawab menjadi penting. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya mempertimbangkan apakah dirinya telah menjalankan agenda pemerintahan, tapi juga bagaimana masyarakat merasakan dampak dari kebijakan dan respons yang diberikan. Ketika masyarakat terus-menerus menyuarakan keresahannya, pemerintah perlu menunjukkan bahwa aspirasi tersebut benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.
Kita juga perlu melihat bahwa aksi demonstrasi bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Dalam kehidupan berdemokrasi, demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat sudah seharusnya tidak dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai pengingat bahwasanya kekuasaan publik memiliki tanggung jawab kepada rakyat.
Karena itu, tuntutan masyarakat tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa pemerintah sedang bekerja. Masyarakat jelas berhak mengetahui sejauh mana penanganan karhutla dilakukan, bagaimana anggaran digunakan, serta langkah apa yang diambil terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Keterbukaan dan penjelasan yang jelas adalah kunci penting dari tanggung jawab seorang pemimpin.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang kehadiran fisik seorang Gubernur Jambi, Al Haris melainkan tentang bagaimana ia membangun hubungan yang terbuka membangun hubungan yang terbuka dengan masyarakat, terutama ketika rakyat sedang menghadapi persoalan serius.
Rakyat Jambi tidak meminta gubernurnya untuk sekadar muncul di hadapan kamera. Mereka ingin didengar, mendapatkan penjelasan, dan melihat tindakan nyata dari pemerintah Provinsi Jambi. Sebab, jabatan gubernur bukanlah sekadar kedudukan yang memberikan kekuasaan, melainkan juga amanah yang menuntut tanggung jawab. Dan dalam situasi ketika rakyat membutuhkan kehadiran pemimpinnya, sambungan layar tentu saja tak cukup.
