TAJOM.ID, KOTA JAMBI – Kesatuan Pemuda dan Pelajar Jambi (KPPJ) menggelar diskusi interaktif bertajuk “Duo Arah, Sudut Pandang” di Teanol Beringin, Senin (2/11/2026) malam.
Diskusi yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi di Jambi tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga krisis ekologis yang tengah dihadapi Provinsi Jambi.
Mengusung tema “Membenturkan Gagasan, Membaca Kekuasaan, dan Mengawal Kepentingan Rakyat”, forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan dan pengalaman.
Di antaranya akademisi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Yudi Armansyah; pakar hukum, Dr. Arfai; pengamat hukum, Adv. Elas Anra Dermawan; Fiet Haryadi selaku tokoh JMK; Raden Syach Iran Syam dan Iin Habibi selaku tokoh pemuda Jambi; serta aktivis Jambi, Derry Anandia.
Dalam kesempatan tersebut, Pembina KPPJ, Rahmad Try Madia, menjelaskan latar belakang dan tujuan berdirinya Kesatuan Pemuda dan Pelajar Jambi.
Menurutnya, KPPJ hadir sebagai ruang berhimpun bagi pemuda dan pelajar untuk membangun kesadaran kritis, mempertemukan berbagai gagasan, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam merespons berbagai persoalan sosial dan pembangunan daerah.
“Melalui KPPJ ini kami berharap agar pemuda Jambi tidak hanya menjadi penonton terhadap berbagai dinamika yang terjadi, tetapi mampu mengambil peran melalui pemikiran, gagasan, dan tindakan nyata dalam mengawal kepentingan masyarakat,” ujar Rahmad.
Sementara itu, Ketua Umum KPPJ, Adiansyah, menyampaikan bahwa diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun ruang dialog dan memperkuat persatuan pemuda di Provinsi Jambi.
“Di tahun ini, ini merupakan diskusi kedua yang diadakan oleh KPPJ, dan kami akan terus membuat kegiatan seperti ini, supaya seluruh pemuda Jambi bersatu, sepaham, untuk membangun Provinsi Jambi yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia berharap forum semacam ini tidak berhenti sebatas pertukaran gagasan, tetapi dapat menjadi titik awal konsolidasi pemuda dan mahasiswa untuk ikut mengawasi berbagai kebijakan serta mendorong Pemerintah Provinsi Jambi agar lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap persoalan daerah.
Diskusi berlangsung alot dengan beragam pandangan dan argumentasi yang disampaikan peserta maupun narasumber. Persoalan krisis ekologis, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam forum tersebut.
Peserta turut menyoroti persoalan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Presiden senilai Rp125 miliar untuk penanganan karhutla di Jambi.
Mereka menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Setelah melalui pembahasan panjang hingga sekitar pukul 00.00 WIB, forum tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang telah dibicarakan melalui sejumlah agenda lanjutan.
Beberapa langkah yang disepakati di antaranya menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperdalam kajian terhadap persoalan daerah. Selain itu, forum juga membuka kemungkinan menempuh langkah advokasi lainnya, termasuk aksi demonstrasi apabila diperlukan.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong transparansi serta meminta pertanggungjawaban serius Pemerintah Provinsi Jambi terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“KPPJ berharap ruang dialog antarpemuda dan mahasiswa dapat terus berkembang menjadi gerakan yang berbasis gagasan, kajian, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat,” pungkas Adi.
