TAJOM.ID, KOTA JAMBI – Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Jambi dalam rangka peringatan HUT ke-79 Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-624, Rabu (28/5/2025), diwarnai keganjilan yang mengusik publik. Dalam tayangan video lagu hymne Kota Jambi yang diputar saat acara, tak terlihat satu pun cuplikan Wali Kota aktif Dr. dr. H. Maulana, MKM maupun Wakil Wali Kota Diza Aljosha Hazra. Ironisnya, video justru menampilkan wajah mantan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha yang memang pada Pilwako 2024 lalu tidak pro terhadap Maulana-Diza.
Kejadian ini mengundang tanya dan kecaman dari berbagai kalangan, terlebih acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh penting nasional dan daerah. Hadir di ruang Paripurna, Gubernur Jambi Al Haris, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto, serta anggota DPR RI. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa absennya figur Wali Kota aktif dalam video tersebut bukanlah kesalahan teknis biasa, melainkan terindikasi sebagai upaya mempermalukan pemimpin Kota Jambi secara terbuka di depan forum kehormatan.
Seorang sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya menyebut insiden ini diduga kuat sengaja dirancang oleh panitia. “Ini bukan hanya kelalaian. Saat momen penting dan sakral, justru wajah kepala daerah aktif dihapus. Yang muncul malah tokoh lama. Ini bisa disebut sabotase simbolik,” ungkap sumber tersebut.
Dia menilai bahwa video tersebut berpotensi menjadi bentuk penolakan terselubung terhadap kepemimpinan yang sah. “Bukan hanya keliru, ini mempermalukan kepala daerah di hadapan publik dan pejabat negara. Menghilangkan mereka dalam simbol visual di forum formal bisa dibaca sebagai pernyataan politik,” katanya.
Ia menekankan bahwa dalam politik lokal, visualisasi bukan hanya ornamen melainkan bentuk pengakuan eksistensi. “Ada ribuan cara untuk menghormati pemimpin, dan ada satu cara paling halus untuk menghapuskan peran mereka: hilangkan dari narasi visual. Itulah yang terjadi hari ini,” tegasnya.
Peristiwa ini dengan cepat menyebar ke media sosial. Asumsi demi asumsi mulai ramai beredar dikalangan warga Jambi yang kecewa. Banyak yang mempertanyakan: mengapa di tengah perayaan yang seharusnya inklusif dan menghormati seluruh elemen kepemimpinan, justru terjadi penghilangan peran kunci?
Melalui media ini Dia menuntut panitia memberi klarifikasi dan DPRD mengambil sikap tegas. Sebagian pihak bahkan mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas produksi dan kurasi materi visual dalam acara resmi pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari panitia. Meskipun demikian, Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza, yang hadir dalam paripurna tersebut, tetap mengikuti jalannya acara dengan tenang dan penuh tanggung jawab, meski ekspresi kecewa tidak bisa disembunyikan dari sejumlah peserta dan tamu.
Kini publik menunggu: apakah ini hanya “kelalaian kecil” atau awal dari dinamika politik lokal yang lebih serius? (Mn)
