TAJOM.ID, JAMBI – Provinsi Jambi saat ini menjadi salah satu daerah yang mulai diperhitungkan secara nasional dalam peta politik. Tercatat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sudah banyak Mentri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Diantaranya adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan hari ini tanggal 21 Agustus 2025 Jambi akan kedatangan beberapa pejabat pusat. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kabid Penangan Konflik dan Kontijensi, Stafsus Bidang Komunikasi dan Ekonomi, Dirjen Politik dan dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Kepolisian RI. Namun kedatangan pejabat pusat ke provinsi Jambi hari ini diduga sarat akan kepentingan politik yang tidak akan berdampak terhadap keadaan provinsi jambi. Bukan tanpa alasan, sebab dari beberapa kunker sebelumnya belum menunjukkan kinerja yang maksimal dan hanya sebatas seremonial belaka. Contohnya adalah kedatangan Wakil Mentri Kehutanan pada tanggal 15 Juni 2025 dimana dalam keterangannya wamen menyatakan bahwasanya Jambi menjadi pilot projek nasional dalam penanganan karhutla. Sementara fakta dilapangan menunjukkan pada bulan Juli karhutla di Jambi mencapai 421,77 Ha. Apa yang terjadi dilapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Wamen Kehutanan. Ini menunjukkan bahwasanya kedatangan pejabat pusat ke Jambi hanya untuk seremonial belaka.
Kedatangan pejabat pusat yang berlangsung hari ini juga sangat berlawanan dengan program Efisiensi Presiden Prabowo. Dimana pertemuannya dilakukan di Hotel mewah yang tentu saja memakan biaya yang sangat besar, sementara kita ketahui bahwasanya Pemerintah Provinsi Jambi memiliki Ruang Aula yang lebih fungsional jika digunakan untuk pertemuan seperti ini.
Carlos Sianturi selaku Sekretaris DPD KOMANDO Provinsi Jambi sangat berharap Pejabat Pusat dan Daerah berkolaborasi dalam menangani isu lokal di Jambi ini.
“Kami sangat berharap kunker pejabat pusat hari ini bukan hanya sebatas kunker biasa, tetapi bisa menyelesaikan masalah kompleis yang terjadi di Provinsi Jambi. Salah satu isu lokal yang perlu dibahas secara maksimal adalah konflik agraria. Bukan tanpa alasan, konflik agraria telah menjadi konflik berkelanjutan yang telah merugikan masyarakat. Masyarakat terus mengalami kerugian baik kehilangan hak atas tanah leluhur mereka dan juga menjadi korban kriminalisasi.”
Peko Meninggal, Netizen Serukan Boikot Jamtos: Soroti Akun Resmi yang Dinilai Tak Berempati
TAJOM.ID, KOTA JAMBI — Meninggalnya Peko Pradana (34), sekuriti Mal Jambi Town Square (Jamtos) yang menjadi korban ledakan gudang catering,...
