![Anggota Komisi V DPR RI H.Bakri HM. [Dok.Istimewa]](https://tajom.id/wp-content/uploads/2026/06/images-22-75x75.jpeg)
TAJOM.ID, Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mengonfirmasi bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali berjalan sepenuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat lintas kementerian terkait penanganan bencana wilayah Sumatera di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Meski aktivitas belajar telah pulih 100 persen, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar berupa perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) fisik pendidikan.
“Alhamdulillah, sampai saat ini proses pembelajaran di ketiga provinsi tersebut sudah terlaksana 100 persen. Tantangan yang tersisa adalah perbaikan sarana fisiknya yang harus segera dilaksanakan,” ujarnya.
Data Sekolah Terdampak di Tiga Provinsi
Secara total, terdapat 4.859 sekolah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Berikut adalah rincian kondisi terkini di masing-masing provinsi:
1. Provinsi Aceh (Wilayah Terdampak Paling Luas)
Sekolah Kembali ke Lokasi Asal: 2.966 sekolah (kerusakan ringan/selesai pembersihan).
Belajar di Tenda/Ruang Darurat: 82 sekolah. Target penyelesaian perbaikan fisik dipatok pada Februari 2026.
- Sekolah Berstatus Menumpang: 25 sekolah (kerusakan berat). Sekolah-sekolah ini memerlukan relokasi karena lokasi semula dinilai tidak aman.
2. Provinsi Sumatera Barat
Belajar di Tenda/Ruang Darurat: 21 sekolah.
Sekolah Berstatus Menumpang: 2 sekolah (kerusakan berat).
3. Provinsi Sumatera Utara
Atip menyebutkan kondisi di Sumatera Utara relatif lebih stabil dengan tidak adanya sekolah yang berstatus menumpang di lokasi lain.
Rencana Relokasi dan Pendanaan
Terkait sekolah yang mengalami kerusakan berat dan harus direlokasi, Atip menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan relokasi, serta dari BNPB untuk menjamin keamanan lokasi baru tersebut agar terhindar dari risiko bencana di masa depan,” tegasnya.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemulihan ini. Pendanaan relokasi dan rehabilitasi fisik sekolah akan bersumber dari Dana Revitalisasi Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah menargetkan pemindahan siswa dari tenda darurat ke bangunan permanen dapat dilakukan secepat mungkin guna menjamin kenyamanan dan kualitas pendidikan bagi para siswa terdampak.
(AHP)
