TAJOM.ID, JAMBI — Ratusan anggota GRIB DPD Jambi menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (13/8/2026). Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik terhadap arah pemerintahan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris.
Di tengah momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, massa aksi mempertanyakan makna kemerdekaan bagi masyarakat Jambi. Mereka menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan apabila masyarakat masih berhadapan dengan persoalan ketimpangan, kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, serta dugaan kuatnya pengaruh kepentingan korporasi dan kelompok oligarki dalam pengelolaan pemerintahan.
Koordinator Lapangan, Adiansyah, dalam orasinya melontarkan kritik terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Rakyat Jambi belum merdeka dari kapitalisme, oligarki dan korporasi yang semakin merajalela. Gubernur Jambi diam dan bungkam. Kenapa Gubernur Jambi, Polda dan Kejaksaan diam? Kalau ada dugaan pelanggaran, jangan biarkan menjadi ruang gelap. Tangkap dan periksa siapa pun yang memang terbukti terlibat,” ujar Adiansyah.
Menurut massa, sejumlah persoalan yang terjadi di Jambi tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan biasa. Mereka menilai pemerintah harus berani membuka ruang pemeriksaan, transparansi, serta pertanggungjawaban publik terhadap berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang menggunakan uang negara.
GRIB Jambi juga menyoroti kebijakan pembangunan selama hampir enam tahun pemerintahan Al Haris. Massa menilai pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang berdiri, tetapi juga harus dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat, kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, serta pertanggungjawaban apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan proyek.
“Jangan jadikan pembangunan sebagai etalase kekuasaan. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Kalau proyek bermasalah, bongkar. Kalau ada indikasi penyimpangan, periksa. Jangan rakyat hanya disuguhi bangunan sementara pertanyaan tentang anggaran dan kualitas pembangunan tidak pernah mendapatkan jawaban yang terang,” tegasnya.
Massa aksi juga menuding politik kekuasaan tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Mereka mendesak agar pemerintah daerah tidak memberikan ruang bagi kepentingan korporasi maupun kelompok berpengaruh untuk mengalahkan kepentingan masyarakat.
GRIB Jambi bahkan menyebut kepemimpinan Al Haris sebagai salah satu kepemimpinan yang paling mengecewakan dalam sejarah pemerintahan Provinsi Jambi. Pernyataan tersebut menjadi salah satu bentuk kritik politik paling keras yang disampaikan massa dalam aksi tersebut.
Namun demikian, seluruh tudingan dan dugaan yang disampaikan massa aksi perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan serta mekanisme hukum yang transparan. GRIB Jambi menyatakan kritik tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan tuntutan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
GRIB Jambi Siapkan Aksi Jilid II
Aksi tersebut, kata massa, bukan akhir dari gerakan. GRIB Jambi menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami akan kembali turun aksi dalam jilid kedua dengan massa berkali-kali lipat. Ini aspirasi masyarakat Jambi. Kalau suara rakyat terus diabaikan, kami akan kembali datang dengan kekuatan yang lebih besar. Kami akan mendesak pemerintah membuka semua persoalan yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat,” ujar Koordinator Lapangan.
GRIB Jambi menegaskan aksi berikutnya akan menjadi momentum untuk memperluas konsolidasi masyarakat dan kelompok-kelompok yang memiliki keresahan serupa terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi.
Pesan utama yang dibawa massa sederhana tetapi keras: kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi slogan setiap bulan Agustus. Pemerintahan harus berpihak kepada rakyat, anggaran harus transparan, pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hukum harus berlaku tanpa pandang bulu.
Di depan Kantor Gubernur Jambi, kritik itu akhirnya kembali dilemparkan kepada pemerintah: jika pemerintah merasa benar, buka data, buka kebijakan, dan buktikan kepada rakyat.
