![Anggota Komisi V DPR RI H.Bakri HM. [Dok.Istimewa]](https://tajom.id/wp-content/uploads/2026/06/images-22-75x75.jpeg)
TAJOM.ID, JAMBI – Sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, sudah 100 hari Al Haris bekerja Menjadi Gubernur Provinsi Jambi periode kedua. Namun, masyarakat menilai belum ada langkah nyata ataupun tindakan tegas dari Pimpinan Provinsi Jambi tersebut dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Provinsi Jambi.
Periode saat ini merupakan periode kedua Al Haris menjabat sebagai Gubernur Jambi. Persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan saat periode pertama, harusnya bisa diselesaikan saat periode kedua ini.
Ada beberapa persoalan krusial yang terjadi di Provinsi Jambi hingga saat ini yang sebetulnya bukan persoalan baru, seperti Jalan khusus Angkutan Batubara, Mega Proyek Provinsi Jambi, Pemberantasan Korupsi, sampai Kerusakan Lingkungan.
Persoalan diatas harus menjadi prioritas utama Gubernur untuk diselesaikan karena sudah membuat gaduh dikalangan masyarakat Jambi. Contohnya Jalan khusus batubara, berapa banyak nyawa yang sudah diambil dari persoalan itu, ada banyak masyarakat yang terkena dampak negatif. Ada juga persoalan lain yang sedang hangat yaitu Mega Proyek Provinsi Jambi seperti Islamic Center, ratusan milyar APBD Jambi dikeluarkan untuk membangun itu namun nyatanya banyak masalah yang ditemukan dilapangan. belum lagi perihal stadion sepakbola dan RTH Angso Duo yang pembangunannya amburadul tidak sesuai ekspektasi masyarakat.
Adji Permana selaku Badan Pimpinan ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) periode 2025-2027 yang merupakan mahasiswa asal Jambi menyebutkan Al Haris tidak bekerja untuk masyarakat Jambi.
“Ini sudah periode kedua, harusnya tidak ada lagi alasan bagi Gubernur Jambi untuk tidak menyelesaikan persoalan krusial tersebut. Al Haris harus menunaikan janjinya kepada masyarakat dan bekerja untuk rakyat Jambi.” Ujar Adji Permana Badan Pimpinan ISMEI.
Lanjutnya, Adji juga berkomentar “Jalan khusus batubara ini menjadi janji Al Haris untuk masyarakat Jambi, sudah banyak dampak negatif yang terjadi. Dari segi ekonomi yaitu masyarakat mengalami biaya tambahan akibat kemacetan, keterlambatan perjalanan dan peningkatan biaya transportasi. Serta juga ada persoalan Mega Proyek yang menghabiskan lebih dari 400 milyar APBD Provinsi Jambi ini tapi pembangunannya terkesan amburadul dan hasilnya jauh dari harapan seperti Islamic Center, RTH angso duo dan Stadion Sepakbola. Begitu banyak anggaran Provinsi Jambi yang terbuang, serta proyek-proyek tersebut diduga ada terindikasi dikorupsi dalam pelaksanaannya karena berbagai masalah ditemukan dilapangan dalam proyek tersebut.”
Terakhir, Adji Permana selaku mahasiswa Provinsi Jambi berharap KPK RI atapun Kejagung RI dapat turun ke Jambi memeriksa proyek tersebut karena kami merasa penegak hukum yang ada di Provinsi Jambi juga tutup mata akan hal ini. Jangan sampai terjadi rasa ketidakpercayaan masyarakat Provinsi Jambi terhadap penegak hukum yang ada. (*)
