![Anggota Komisi V DPR RI H.Bakri HM. [Dok.Istimewa]](https://tajom.id/wp-content/uploads/2026/06/images-22-75x75.jpeg)
TAJOM.ID, JAMBI – 20 Februari 2025 lalu Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik seluruh kepala daerah se-Indonesia yang telah ditetapkan oleh KPU, salah satunya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi.
Dengan tagline jambi mantap jilid 2 yang digaungkan oleh Gubernur Jambi, banyak sekali problematika yang terjadi sampai hari ini. Banyak pro dan kontra dalam kepemimpinan Al Haris dan Abdullah Sani seperti kasus mega proyek yang menghabiskan anggaran ratusan miliar yang sampai hari ini belum tau titik penyelesaian nya bagaimana serta kasus jalan alternatif Batu Bara yang sampai hari ini belum juga ada titik terang penyelesaiannya.
“Seperti yang diketahui, mega proyek ini dibangun dengan menghabiskan anggaran ratusan Milyar tersebut banyak sekali temuan dilapangan yang bermasalah. Salah satunya Islamic Center yang menelan APBD Provinsi Jambi sekitar 149 Milyar. Dengan dana sebesar itu, harusnya menghasilkan bangunan yang megah, namun nyatanya tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Terjadi kebocoran, lantai tidak rata, serta kerusakan lainnya.” Ujar Panji Ketua HMI Korkom Unbari.
Lanjutnya, Panji juga mengatakan “Anggaran sebesar ini harusnya bisa di manfaatkan secara maksimal. Saya menduga bahwasanya terjadi banyak sekali permainan-permainan gelap di dalam mega proyek ini. Coba bayangkan jika anggaran sebesar itu dialokasikan untuk program bantuan sosial ataupun beasiswa bagi masyarakat Jambi. Berapa banyak masyarakat yang akan menikmati manfaat itu.”
Hal ini tentu menjadi evaluasi besar untuk Pemprov Jambi. Bahwasanya ketidak becusan Gubernur Jambi dalam memimpin.
“Saya juga pernah ada baca di salah satu platform media bahwasanya janji kadis PUPR Provinsi Jambi ketika di lantik akan menyelesaikan problematika mega proyek dan akan selesai paling lambat akhir tahun 2024. Nah ini kan merupakan kebohongan publik yanh di lakukan oleh pihak pemerintah. Kita lihat hari ini juga tak kunjung selesai. Malah timbul banyak problematika dan temuan dilapangan. Peran DPRD Provinsi seharusnya juga tegas dalam fungsi tugas pengawasan (controling), ini bukan permasalahan kecil. Jangan dengan enteng nya bilang bahwasanya ini cuma keteledoran. Ini bukan masalah kecil, ratusan Milyar uang rakyat di habiskan di dalam ini.” Ujar Panji.
Hal ini tentu harus menjadi peringatan keras buat Pemprov maupun DPRD Provinsi Jambi, jangan banyak bercanda dalam melaksanakan tugas. Peran Eksekutif dan Legislatif sangat besar dalam menentukan kemajuan provinsi jambi. (*)
