TAJOM.ID, KOTA JAMBI – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., secara resmi mengukuhkan Kelompok UMKM Binaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa (4/8/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong para pelaku usaha agar semakin kreatif, inovatif, profesional, berdaya saing, dan mampu naik kelas.
Kegiatan mengusung tema “Bersama Membangun UMKM Kota Jambi yang Kuat, Profesional, dan Berdaya Saing”. Pengukuhan dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Nomor 25 Tahun 2026 tentang Kelompok UMKM Binaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Tahun 2026.
Sebanyak 35 kelompok UMKM dengan total 1.382 anggota resmi dikukuhkan. Jumlah tersebut terdiri atas 21 kelompok UMKM binaan Tahun 2025 dengan 881 anggota, serta 14 kelompok UMKM binaan baru Tahun 2026 yang beranggotakan 465 pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana mengatakan Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pengukuhan tersebut bukan hanya menjadi bentuk pengakuan dan legalitas bagi kelompok UMKM, tetapi juga menjadi awal untuk membangun UMKM Kota Jambi yang semakin kuat, profesional, tangguh, dan mampu bersaing di tingkat yang lebih luas.
“Pengukuhan hari ini adalah awal perjalanan menuju UMKM Kota Jambi yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih berdaya saing. UMKM Kota Jambi harus terus tumbuh bersama, naik kelas bersama, untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” ujar Maulana.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Jambi akan terus memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada para pelaku UMKM. Pendampingan tersebut meliputi peningkatan kapasitas usaha, pelatihan, pengurusan perizinan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, penguatan digitalisasi usaha, hingga perluasan akses permodalan.
“Insyaallah, mereka akan terus mendapatkan pembinaan, pelatihan, bantuan pengurusan perizinan, mulai dari NIB, PIRT, sertifikasi halal, kemudian digitalisasi, termasuk akses permodalan melalui perbankan,” ungkapnya.
Maulana juga menegaskan bahwa pengembangan UMKM merupakan tugas kolaboratif yang membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.
“Inilah tugas kolaboratif dari OPD-OPD untuk membantu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas UMKM kita,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 57 ribu UMKM yang telah terdata di Kota Jambi. Namun, masih banyak pelaku usaha yang memerlukan pendampingan untuk melengkapi berbagai legalitas usaha.
“Total UMKM kita yang terdata ada sekitar 57 ribu. Dari jumlah tersebut, ada yang sudah memiliki izin tetapi belum mempunyai sertifikasi halal, ada yang belum memiliki PIRT, dan berbagai kebutuhan legalitas lainnya. Karena itu, Pemerintah Kota Jambi hadir untuk membantu dan memfasilitasi seluruh proses tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi, Liana Andriani, mengatakan pengukuhan kelompok UMKM binaan bertujuan memberikan legalitas formal sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembinaan, pelatihan, promosi produk, perluasan pasar, hingga kesempatan mengikuti bazar dan pameran.
“Pengukuhan kelompok UMKM binaan ini bertujuan memberikan legalitas formal kepada kelompok UMKM dan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM, di antaranya mendapatkan pembinaan dan pelatihan, kesempatan memperluas pasar melalui bazar dan pameran, serta berbagai kegiatan yang bekerja sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan,” ujar Liana.
Menurutnya, keberadaan kelompok UMKM binaan juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pendampingan serta memastikan produk-produk UMKM memiliki kualitas yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Selain pembinaan dan perluasan pasar, pihaknya juga terus mendampingi pelaku usaha dalam pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi produk secara berkelanjutan agar semakin banyak UMKM yang memiliki kelengkapan administrasi dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen.
Liana menegaskan, keberhasilan pengembangan UMKM tidak dapat dicapai oleh pemerintah maupun pelaku usaha secara sendiri-sendiri. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, perbankan, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun UMKM yang tangguh dan berkelanjutan.
“Keberhasilan UMKM tidak bisa dicapai sendiri. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, perbankan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangatlah krusial. Mari terus bergandengan tangan untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan mampu naik kelas,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Djokas Siburian, kepala OPD terkait, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, para ketua kelompok UMKM binaan, serta para anggota UMKM.
Melalui pengukuhan tersebut, Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Dengan semangat kreatif, inovatif, naik kelas, berdaya saing, dan tangguh, UMKM diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Kota Jambi Bahagia. (*)
