TAJOM.ID, JAKARTA — Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran memicu kekhawatiran global atas potensi meluasnya krisis geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan yang berlarut tidak hanya mengancam stabilitas keamanan internasional, tetapi juga berisiko menekan perekonomian dunia melalui gangguan pasokan energi, lonjakan harga komoditas, serta meningkatnya ketidakpastian pasar.
Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk merespons situasi tersebut dengan kebijakan yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional, baik dalam diplomasi maupun penguatan ketahanan ekonomi domestik.
Menurut Sujahri, Indonesia harus tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Namun, dalam menghadapi konflik antar kekuatan besar, pendekatan yang diambil tidak cukup bersifat normatif atau simbolik, melainkan harus diarahkan pada efektivitas strategis.
“Komitmen terhadap perdamaian harus disertai pendekatan yang realistis. Dalam dinamika geopolitik yang kompleks, kebijakan luar negeri perlu didasarkan pada kepentingan nasional dan kalkulasi strategis yang jelas, agar setiap langkah Indonesia memiliki dampak dan relevansi,” ujarnya.
Ia menilai konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi berkembang menjadi krisis berkepanjangan yang membawa efek berantai terhadap stabilitas global, terutama melalui tekanan pada sektor energi dan meningkatnya inflasi dunia.
“Kita harus membaca situasi secara objektif. Setiap eskalasi di Timur Tengah hampir selalu diikuti lonjakan harga energi dan tekanan inflasi global. Dampaknya akan langsung terasa pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional,” lanjut Sujahri.
Karena itu, ia menekankan bahwa respons pemerintah tidak cukup hanya pada ranah diplomasi, tetapi juga harus diikuti langkah domestik yang antisipatif dan terintegrasi, mulai dari menjaga stabilitas pasokan dan harga energi, memperkuat ketahanan fiskal dan nilai tukar, mengendalikan inflasi, hingga menyiapkan perlindungan bagi masyarakat dan sektor usaha yang rentan.
“Dalam situasi global yang tidak pasti, kekuatan utama kita ada pada ketahanan ekonomi dalam negeri. Stabilitas harga, keamanan energi, dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi bagian dari strategi nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, GMNI juga mendesak Presiden Prabowo untuk meninjau kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, mengingat adanya inkonsistensi serius antara tujuan forum tersebut dengan realitas politik global saat ini.
Menurut Sujahri, keanggotaan negara-negara yang terlibat langsung dalam operasi militer dan eskalasi konflik menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas dan integritas lembaga tersebut sebagai forum perdamaian.
“Ketika negara-negara yang terlibat dalam eskalasi militer justru berada dalam satu forum yang mengusung agenda perdamaian, maka kredibilitas forum tersebut patut dipertanyakan. Indonesia tidak boleh terjebak dalam simbolisme perdamaian yang tidak sejalan dengan realitas di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa konsistensi sikap merupakan bagian penting dari politik luar negeri yang bermartabat.
“Jika komitmen terhadap perdamaian ingin dijaga secara serius, maka keanggotaan dalam forum internasional juga harus mencerminkan prinsip tersebut. Indonesia perlu mempertimbangkan secara objektif apakah keterlibatan dalam Board of Peace masih relevan dan sejalan dengan kepentingan nasional serta posisi moral Indonesia di dunia,” tegas Sujahri.
GMNI menilai bahwa dalam konteks saat ini, kontribusi Indonesia sebaiknya difokuskan pada langkah konkret dan berdampak, antara lain:
1. Mendorong deeskalasi melalui mekanisme multilateral, khususnya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. Memperkuat koordinasi dengan negara-negara berkembang dan Gerakan Non-Blok dalam menyerukan penghentian konflik
3. Menyiapkan langkah mitigasi nasional terhadap risiko kenaikan harga energi, inflasi, dan perlambatan ekonomi
“Indonesia harus tetap menjadi kekuatan moral bagi perdamaian dunia, tetapi pada saat yang sama harus cermat dan selektif dalam menentukan posisi. Kepemimpinan nasional hari ini dituntut mampu menyeimbangkan idealisme konstitusional dengan realisme geopolitik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berpijak pada kepentingan rakyat.
“Yang utama adalah memastikan stabilitas ekonomi, keamanan energi, dan ketahanan nasional tetap terjaga. Aktivitas diplomasi harus berujung pada perlindungan nyata bagi kepentingan bangsa, bukan sekadar kehadiran simbolik di forum internasional,” pungkasnya.
GMNI berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang strategis, konsisten, dan berbasis kepentingan nasional, sehingga Indonesia tetap berkontribusi pada upaya perdamaian global sekaligus mampu menjaga stabilitas di tengah meningkatnya ketidakpastian dunia.
(AHP)
