TAJOM.ID, TAPUT – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tapanuli Utara mempertanyakan kebijakan pembelian mobil dinas baru untuk pimpinan Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara.
Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Ketua DPC GMNI Taput, Frimus Nababan, menyatakan bahwa kebijakan tersebut kurang bijak, mengingat keterbatasan anggaran daerah dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Kami sangat menyayangkan kebijakan pembelian mobil dinas baru di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Seharusnya anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penambahan koleksi buku perpustakaan daerah, atau mendukung sektor pertanian,” ujar Frimus pada Selasa, (20/5/2025).
GMNI Taput juga menyoroti bahwa kebijakan ini terkesan terburu-buru dan tidak mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran. Mereka bahkan mencurigai adanya potensi kepentingan pribadi di balik kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, GMNI Taput menyebutkan sejumlah isu strategis yang semestinya menjadi prioritas DPRD dan Pemkab Tapanuli Utara, antara lain:
1. Perlindungan dan pemberdayaan petani.
2. Perlindungan tanah masyarakat adat.
3. Peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan perpustakaan daerah.
4. Penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan kehutanan, khususnya dengan TPL.
Sebagai penutup, GMNI Taput mendesak agar kebijakan pembelian mobil dinas tersebut segera dibatalkan demi menjaga kepercayaan publik dan menghindari gejolak sosial di masyarakat. (Aas)
![Wiranto B. Manalu tantang Kajati Ungkap Pengembalian Dana Ganti Rugi Rp.45 M ke PT WKS. [Dok.Ilustrasi]](https://tajom.id/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260328-WA0036-350x250.jpg)
