Oleh : Abiem Anjaya
TAJOM.ID, JAMBI – Mata perih, dada sesak, dan jarak pandang yang makin pendek kini kembali menjadi rutinitas harian warga Kota Jambi. Bau sangit bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menusuk hingga ke dalam rumah.
Pemerintah Provinsi Jambi bahkan terpaksa meliburkan aktivitas sekolah tatap muka demi melindungi anak-anak dari ancaman bahaya ISPA. Namun, di tengah kondisi udara yang kian mengkhawatirkan dan kabut asap yang makin tebal, sebuah narasi yang bertolak belakang justru meluncur dari Gubernur Jambi, Al Haris.
Dalam rakor virtual bersama Presiden Prabowo Subianto, Al Haris melaporkan bahwa titik api di Jambi sudah padam dan “tidak ada lagi titik api”. Laporan yang terkesan manis di atas kertas ini sontak memicu kritik keras masyarakat. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah mengklaim tidak ada lagi titik api, sementara warganya sendiri tersiksa menelan asap setiap hari?
Menyoroti Paradoks Laporan “Bebas Api”
Sebagai mahasiswa yang mengamati dinamika politik lokal, pernyataan Gubernur yang mengklaim lapangan sudah terkendali dan hanya menyisakan “asap-asap kecil” terasa sangat tidak berempati dengan realita publik. Jika memang tidak ada lagi titik api aktif, dari mana asal gumpalan asap pekat yang menyelimuti Kota Jambi dan sekitarnya? Baik itu berasal dari kebakaran gambut dalam yang masih membara di bawah permukaan maupun sisa pendinginan lahan terbakar, fakta dasarnya tidak berubah krisis asap belum selesai.
Mengagungkan argumen perihal beda terminologi antara hotspot (titik panas) dan firespot (titik api) hanya terkesan seperti retorika teknis untuk memperhalus keadaan di depan Presiden. Bagi warga Kota Jambi yang tidak bisa menghirup udara segar, debat istilah itu sama sekali tidak relevan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penyelesaian nyata, bukan laporan formalitas yang terkesan buru-buru ingin terlihat berprestasi atau sekadar memenuhi alur komunikasi “asal bapak senang” (ABS).
Dampak Nyata yang Diabaikan
Dampak dari karhutla dan kepulan asap
ini nyata dan masif:
Ancaman Kesehatan: Kasus ISPA terus meningkat, memukul kelompok rentan seperti balita dan lansia.
Kelumpuhan Pendidikan & Ekonomi: Sekolah harus diliburkan, mengganggu proses belajar anak-anak, sementara aktivitas ekonomi warga di luar ruangan menjadi terhambat.
Disparitas Informasi: Ada jurang pemisah yang lebar antara klaim pejabat di ruang ber AC dengan jerit dada sesak masyarakat di jalanan.
Hentikan Ilusi, Hadapi Realita
Kepada Gubernur Al Haris dan jajarannya, transparansi politik dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam penanganan bencana publik. Mengakui bahwa kondisi lapangan masih berat dan membutuhkan penanganan ekstra termasuk bantuan helikopter water bombing serta modifikasi cuaca secara agresif jauh lebih terhormat ketimbang memberikan laporan yang membuai.
Jangan sampai langit Jambi terus tertutup asap hanya karena para pemimpinnya sibuk menutupi kenyataan. Pemimpin seharusnya berdiri paling depan menyuarakan kebenaran kondisi warganya, bukan sibuk mempercantik laporan saat rakyatnya sedang kesulitan bernapas.
Penulis Merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Alam Sakti Kerinci
