TAJOM.ID, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi baru mencatatkan serapan anggaran 15 persen hingga pertengahan Mei 2025. Angka itu masuk kategori menengah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Posisi tertinggi realisasi belanja yakni Jawa Barat dengan capaian 21 persen.
Sedangkan realisasi pendapatan provinsi Jambi baru 19 persen. Atau berada dibawah provinsi tertinggi pendapatannya seperti Papua Tengah 39,08 persen.
Hal ini diakui Gubernur Jambi Al Haris. Ia mengatakan, angka yang diraih Pemprov Jambi termasuk menengah atau zona hijau.
Apalagi dengan situasi penyesuaian efisiensi anggaran yang sedang diterapkan saat ini. “Dari kita rapat terakhir dengan Mendagri kami melihat serapan APBD dengan pendapatan, dan terlihat Jambi dalam zona hijau. Yakni, serapan 15 persen dan pendapatan 19 persen, dan ini cukup baik,” sebut Gubernur. Dilansir dari Jambi Ekspres.
Diakui Haris, Pemda mesti menggenjot lagi pendapatan yang bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah. “Kami sadari pendapatan belum signifikan, perlu kesatuan cara pandang satuan strategis daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberpihakan,” sebutnya.
Meski demikian, kata Haris, dalam rapatnya bersama Mendagri itu diminta agar daerah mempercepat program pemerintah pusat di daerah. “Juga ada arahan dari Badan Gizi Nasional untuk mempercepat proses MBG, kita segera dengan Pak Danrem sudah membuat langkah kebijakan, kita percepat semuanya,” sebutnya.
Adapun dari Kemendagri untuk provinsi dengan realisasi belanja tertinggi hingga pertengahan Mei 2025 adalah Jawa barat 21,91 persen. Sedangkan Provinsi dengan realisasi belanja terendah yakni Papua Tengah 4,69 persen dan Lampung 5,67 persen.
Dari keterangan resminya yang dibagikan Kemendagri, Menteri Dalam Negeri mengingatkan daerah terkait percepatan realisasi APBD Tahun 2025. Dia menegaskan, belanja pemerintah termasuk di daerah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab, belanja tersebut dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar, sehingga daya beli masyarakat menguat. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta.
“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Mendagri juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuh Mendagri.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Provinsi Jambi Prof. Haryadi menyatakan, dengan kondisi efisiensi saat ini yang terpenting adalah Pemda memilah-milah sesuai dengan perencanaan ulangnya.
“Kalau memang anggarannya tersedia ya segeralah dilakukan. Karena sekarang ini sektor riil itu sangat sepi. Nah ini kan banyak sekali yang rugi seperti toko-toko bangunan tidak lagi bergairah,” sebut Guru Besar Ekonomi Unja ini.
Ditambahkan Haryadi, agar anggaran yang ada diperhatikan betul oleh Pemda. Karena sebenarnya inti efisiensi adalah bagaimana yang tadinya agak besar itu diperkecil saja. Penting dilakukan perencanaan ulang, karena saat ini masih banyak kegiatan program yang bertanda bintang.
“Kalau masih tanda bintang itu artinya ya belum bisa dikeluarkan dana itu Belum bisa digelontorkan dan menunggu bintang gugur. Untuk itu penting disiapkan landasan lelang final, jadi ketika nanti di pertengahan tahun ini baru bintang gugur, maka pekerjaan bisa dilaksanakan segera. Ini harus dilakukan OPD teknis agar semuanya tak terlambat dan mengorbankan kualitas pekerjaan,” terangnya.(*)
