Pemprov Jambi Perkuat Reformasi Birokrasi, Wamen PAN-RB: Birokrasi Harus Adaptif dan Responsif

TAJOM.ID, JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Republik Indonesia, Komjen Pol (Purn) Drs. Purwadi Arianto, M.Si, guna memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi, Kamis (18/9/2025).

Audiensi yang berlangsung pada pagi hari tersebut dihadiri Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, Deputi dan Asisten Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Jambi.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya kehadiran Wamen PAN-RB sebagai momentum memperkuat pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Persoalan pelayanan publik merupakan tugas kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kita harus terus meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama dalam sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Gubernur Al Haris.

Al Haris juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen PAN-RB dan memberi kesempatan kepada kepala daerah di Provinsi Jambi untuk menyampaikan persoalan tenaga non-ASN di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto menekankan kunjungannya ke Jambi bertujuan memastikan program-program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan efektif, berkesinambungan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tentunya kebijakan ini sejalan dengan program prioritas Presiden, baik terkait makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, maupun perumahan rakyat,” jelas Purwadi.

Ia menegaskan, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing. Karena itu, diperlukan sinergi aktif antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Harus ada kolaborasi yang aktif, sehingga kita bisa mencapai sasaran yang diinginkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Purwadi menilai Provinsi Jambi memiliki potensi besar dalam memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang adaptif serta birokrasi yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.

“Birokrasi harus adaptif dan berorientasi pada kebutuhan. Tugasnya bukan sekadar mengurus, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kunci kepercayaan itu ada dua, yakni ketulusan dan responsif,” pungkasnya. (*)