Komisi Informasi Jambi Gelar Sidang Perdana Sengketa Data CSR Bank Indonesia

TAJOM.ID, JAMBI – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi pada Rabu (18/6) mengadakan sidang perdana penyelesaian publik antara Pemohon, Media Informasi Online ChanelBerita24.com, melawan Termohon, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jambi. Sidang berlangsung di ruang sidang KI Provinsi Jambi dengan agenda pemeriksaan awal.

Permohonan informasi yang disengketakan oleh ChanelBerita24.com terkait dengan data penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Bank Indonesia tahun 2023–2024.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Ahmad Taufiq Helmi, didampingi oleh anggota majelis Siti Masnidar dan Zamharir.

Dalam sidang pembukaan, Ketua Majelis Komisioner Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa agenda pemeriksaan awal meliputi empat aspek utama: kedudukan hukum para pihak, kewenangan absolut, kewenangan relatif, serta jangka waktu pengajuan permohonan informasi.

Setelah memeriksa kedudukan hukum kedua belah pihak, Majelis membacakan ringkasan permohonan, menanyakan tujuan informasi permohonan kepada Pemohon, serta memastikan apakah proses permintaan informasi telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kepada pihak Termohon, Majelis juga menggali terkait prosedur layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bank Indonesia, termasuk mandat kejelasan informasi yang diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia kepada penerima kuasa, apakah bersifat kuasa penuh atau kuasa substitusi.

Dalam sidang ini, Majelis menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan terdiri dari informasi yang terbuka dan alami, serta diakui oleh Termohon. Oleh karena itu, Majelis menawarkan mekanisme mediasi terlebih dahulu. Usulan tersebut disambut baik oleh kedua pihak, yang menyepakati upaya mediasi sebagai langkah awal penyelesaian perselisihan. Sidang kemudian berdiskusi untuk memberi waktu pelaksanaan mediasi.

Yang menarik dalam sidang kali ini, Bank Indonesia Pusat secara khusus mengirimkan 10 penerima kuasa dari Bank Indonesia Pusat, dan 4 orang hadir langsung disidang siang ini, selain itu juga ada 2 orang yang di antaranya berasal dari BI Perwakilan Jambi. Hal ini menunjukkan perhatian dan keseriusan BI dalam menangani pelestarian informasi publik ini secara formal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.