TAJOM.ID, KOTA JAMBI – Sorotan terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi mengemuka setelah Koalisi Anak Bangsa Menggugat melontarkan kritik keras atas tata kelola proyek di lingkungan dinas tersebut.
Ketua LKPMI Dedi Yansi yang turut bergabung dalam koalisi ini, menilai sistem pelaksanaan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Jambi berjalan tidak sehat dan jauh dari prinsip profesionalisme serta akuntabilitas. Ia bahkan menyebut kualitas manajemen proyek di instansi tersebut “sangat buruk” dan tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Dedi, terdapat dugaan praktik sabotase dalam sejumlah proyek semi-tender yang disebut-sebut dikelola secara tertutup oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra. Dugaan tersebut, kata dia, berpotensi merusak mekanisme persaingan usaha yang sehat serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik.
“Atas berbagai persoalan yang terjadi, kami menilai Kepala Dinas PUPR Kota Jambi telah gagal menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab jabatannya secara profesional, efektif, dan akuntabel bahkan hingga dugaan pungutan fee proyek 13 % yang dibebankan kepada kontraktor untuk memperkaya diri secara individu” ujar Dedi.
LKPMI pun secara tegas mendesak Wali Kota Jambi, Maulana, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mencopot Kepala Dinas PUPR Kota Jambi. Desakan tersebut dinilai wajar mengingat dampak yang ditimbulkan disebut tidak hanya menyangkut potensi kerugian keuangan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Jambi.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi masih berlangsung dan pihak Kepala Dinas PUPR Kota Jambi maupun Pemerintah Kota Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. (*)
