TAJOM.ID, JAMBI – Ketimpangan wilayah di Kabupaten Tebo dinilai masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dominasi sektor pertanian yang menyumbang hampir 50 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah menciptakan ketidakseimbangan antar sektor, dengan indeks Balance Growth sebesar 0,299 yang mengindikasikan disparitas tinggi—sejalan dengan temuan studi sejak periode 2001–2010 yang trennya masih berlanjut hingga 2025.
Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menjelaskan bahwa ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi antar sektor, tetapi juga antarwilayah kecamatan. Perbedaan mencolok terlihat antara Kecamatan Rimbo Bujang dengan jumlah penduduk sekitar 66.046 jiwa dibandingkan Tebo Ilir yang hanya 30.266 jiwa.
“Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur yang menghambat mobilitas barang dan jasa. Akibatnya, biaya ekonomi menjadi tinggi dan produktivitas, terutama di sektor informal, sulit meningkat,” ujarnya, Selasa (14/4).
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 1,71 persen memang relatif rendah, namun belum mencerminkan kualitas tenaga kerja yang kuat. Sebagian besar masih bekerja di sektor informal dengan nilai tambah rendah.
Selain itu, realisasi belanja modal APBD tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 60,39 persen dari pagu dinilai belum optimal dalam mendorong pemerataan pembangunan. Keterbatasan investasi publik ini berdampak langsung pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah pinggiran.
Dampak ketimpangan tersebut tercermin pada indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di Tebo tercatat sebesar 6,12 persen pada 2024, sementara prevalensi ketidakcukupan konsumsi (PoU) mencapai 11,03 persen—lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi.
“Data kemiskinan dan ketidakcukupan konsumsi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada belum inklusif. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan secara merata,” tegas Noviardi.
Lebih jauh, ia mengingatkan adanya potensi risiko sosial seperti konflik agraria akibat tekanan terhadap lahan perkebunan, serta meningkatnya arus migrasi ke pusat-pusat kecamatan. Kondisi ini, jika tidak dikelola, dapat melemahkan kohesi sosial masyarakat.
Berdasarkan klasifikasi Klassen, Kabupaten Tebo bahkan masih tergolong sebagai daerah tertinggal di tingkat provinsi, yang menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Untuk itu, Noviardi mendorong Pemerintah Kabupaten Tebo agar memprioritaskan pemerataan APBD dan investasi dalam arah pembangunan ke depan. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal serta penguatan sektor jasa dinilai menjadi kunci utama.
“RKPD 2026 harus menjadi momentum transformasi. Pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan PDRB, tetapi harus memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata,” ujarnya.
Terakhir ia menambahkan, tanpa langkah strategis tersebut, ketimpangan wilayah di Tebo berpotensi terus melebar dan menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
